Arrow
Arrow
Shadow
Slider

Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) 1974 pasal 2 disebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 menetapkan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

Dari ketentuan diatas, jelas bahwa sebiah perkawinan akan sah di mata hukum, artinya jika telah dicatat oleh petugas yang berwenang. Untuk mereka yang beragama Islam, perkawinan yang belum dicatatkan, artinya tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak punya bukti Akta Nikah, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum (KHI pasal 6).

Untuk mendapatkan kekuatan hukum, semua pihak bisa mendapatkan pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan Itsbat Nikah (KHI pasal 7). Istbat nikah adalah pencatatan perkawinan bagi pasangan muslim (beragama Islam) yang belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), atau perkawinan yang sudah tercatat tetapi akta nikahnya hilang. Itsbat nikah ini dapat digunakan sebagai alat bukti administrative pengganti Akta Nikah, yang menerangkan bahwa seseorang telah menikah secara sah di mata hukum.

Syarat Itsbat Nikah (KHI Pasal 7 ayat 3):

  1. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Artinya, bila seseorang telah menikah   menurut tata cara agama saja tanpa dicatatkan di KUA, maka ia dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian.

  2. Hilangnya Akta Nikah. Bila pernikahan telah dicatatkan dan mendapatkan buku nikah, tetapi kemudian  hilang, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah. Permohonan dapat diajukan ke Pengadilan dengan membawa bukti laporan kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang (kepolisian).

  3. Adanya keraguantentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Syarat perkawinan

      Kompilasi Hukum Islam adalah adanya calon istri, suami, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, Bila ada keraguan dari salah satu syarat tersebut, misalnya, tentang wali nikah, maka itsbat nikah dapat diajukan.

  4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU no 1 tahun 1974. Maksudnya, dengan bukti

      bahwa perkawinan dilaksanakan sebelum berlakunya UU tersebut dan tidak memiliki akta nikah, maka untuk kelengkapan administrasi, dapat diajukan permohonan itsbat nikah.

  5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU

      no 1/1974, seperti halangan karena adanya hubungan darah, kekerabatan, dan sesusuan. Atau karena perempuan tersebut dalam masa iddah, atau bekas istri yang sudah diceraikan 3 x berturut-turut.

 Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Artinya, bila seseorang telah menikah menurut tata cara agama saja tanpa dicatatkan di KUA, maka ia dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian.

Jika sudah memenuhi salah satu persyaratan di atas, maka permohonan itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal pemohon. Sementara, yang berhak mengajukan itsbat nikah baik suami atau istri dan anak-anak mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, seperti pihak orang tua.

Cara mengajukan itsbat nikah:


1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya dengan membawa surat
  yang diperlukan, misalnya dari RT/ RW/Lurah setempat. Atau surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
2. Mengajukan permohonan, baik tertulis ataupun lisan, dengan menyampaikan sebab-sebab
  pengajuan permohonan
3. Membayar uang muka biaya perkara
4. Membawa saksi-saksi yang diperlukan

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Artinya, bila seseorang telah menikah menurut tata cara agama saja tanpa dicatatkan di KUA, maka ia dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian.

Setelah itu, pihak Pengadilan kemudian memberi putusan berupa perintah kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatat perkawinan tersebut dalam register yang tersedia. Artinya, si pemohon akan mendapatkan Buku Nikah yang memiliki keabsahan, terhitung sejak perkawinan tersebut dilakukan.
Sumber: LBH-Apik jakarta